Kamis, 06 Agustus 2009

10 Agenda Kebijakan agar Negara Indonesia Kuat dan Makmur, Serta Terbebas dari Penjajahan

10 Kebijakan ini bukan yang sempurna, namun dengan 10 kebijakan ini, akan terjadi perubahan yang nyata di Indonesia.

1. Kebijakan Mengutamakan Produk buatan dalam negeri.

Membuat rakyat Indonesia Lebih cinta produk buatan dalam negeri, dengan langkah pertama yang paling mudah, mewajibkan seluruh instansi atau institusi pemerintah untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Misalnya :
komputer dan sepeda motor. Yang telah ada produsen dalam negerinya.
Kebutuhan seputar kamar mandi dan cuci. Sabun, shampoo, pasta gigi, mesin cuci, dan lain-lain. Yang sebagian besar didominasi oleh produk buatan perusahaan asing.
Juga barang-barang software komputer. Kenapa sih harus beli dari Bill Gates? Padahal orang-orang Indonesia dengan mudah bisa membuatnya. Buat kebijakan yang mewajikan seluruh kantor pemerintah untuk menggunakan software OPEN SOURCE. Maka dalam waktu yang cepat, akan berkembang software OPEN SOURCE.
Juga berbagai kebutuhan perkantoran lainnya yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri sendiri.
Karena, negara-negara yang kuat dan makmur melakukan cara seperti itu dari dulu, seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Jerman dan lain-lain.
Contoh-contoh :
  • Lihatlah di Korea Selatan yang warganya lebih memilih mobil dan motor buatan dalam negerinya yang bermerk KIA atau Hyunday. Mobil-mobil Jepang atau Eropa hanya sedikit yang laku di Korea Selatan. Begitu juga HP atau komputer.
  • Lihatlah di Malaysia. Mobil dan sepeda motor keluaran Proton (buatan dalam negeri Malaysia lebih laku di Malaysia. Juga komputer dan lain-lain.
  • Lihatlah di Jepang. Mobil-mobil non Jepang tidak laku di sana. Bahkan jaringan toko seperti Wall Mart tidak bisa berkembang di Jepang. Sampe HP merk NOKIA tidak laku di Jepang.
  • Lihatlah di Jerman. Hanya ada mobil-mobil merk BMW, Mersedes, dan produk lokal lainnya.
  • Mengapa demikian? Karena dengan cara seperti itulah industri mereka (negara-negara maju tersebut) bisa maju dan berkembang.
Lihatlah di Indonesia, bukan hanya mobil, motor, komputer atau HP. Bahkan sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, shampoo, minyak wangi, susu bayi sampai susu orang dewasa dan berbagai kebutuhan lainnya kebanyakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asing. Banyak produsen lokal yang mati berguguran karena produknya tidak laku.
Dan tidak ada kebijakan pemerintah yang secara tegas dan jelas mendukung industri dalam negeri tersebut.
Kalaupun ada dukungan pemerintah terhadap produsen-produsen dalam negeri baru sebatas seakan-akan, atau janji-janji. Bukan kebijakan yang jelas, tegas dan terstruktur.
Pernahkah ada data resmi berapa Trilyun per tahun, uang rakyat Indonesia untuk membeli Sabun mandi, sabun cuci, shampoo dan pewangi setiap tahun. Berapa produk yang dibuat oleh produsen dalam negeri dan berapa produk yang diproduksi oleh perusahaan asing? TIDAK ADA. Yang ada baru-baru ini adalah kebutuhan tempe Indonesia yang mencapai 2 Trilyun per tahun.

2. Reformasi Birokrasi.
Sistem Kerja aparatur negara baik yang bersifat karir (PNS) atau pejabat politik yang hidup dari uang negara (uang rakyat) harus direformasi. Sekarang gaji PNS telah naik cukup tinggi melebihi gaji/pendapatan pekerja di swasta. Tetapi kita melihat aparat birokrasi (semua PNS) tidak bekerja secara profesional. Banyak terlihat berangkat kerja jam 8.00 pagi dan jam 2.00 siang sudah pulang (bahkan ada yang jam 12 siang sudah pulang). Menyebabkan mereka tidak bisa melayani rakyat secara maksimal. Banyak rakyat yang harus kecewa karena tidak mendapat pelayanan yang baik. Padahal PNS tersebut digaji dari uang rakyat (uang pajak). Tidak ada sangsi dan tidak ada aturan yang mengaturnya.
Kerugian yang ditimbulkan akibat ulah PNS yang tidak profesional sangat besar bagi Negara Indonesia. Bukan hanya rakyat yang tidak terlayani dengan baik. Namun juga banyak program pembangunan dan berbagai tanggungjawab lainnya yang tidak bisa berjalan baik. Kalaupun toh programnya berjalan, banyak yang berjalan secara asal-asalan.
Juga memungkinkan penyalahgunaan dalam kepentingan politik. Misalnya seorang presiden menaikkan gaji PNS tanpa disertai dengan tata kelola yang baik, sehingga PNS tersebut dengan suka hati berkampanye diam-diam untuk capres tersebut agar terpilih kembali.
Anehnya, sejak reformasi sampai sekarang belum ada presiden yang sungguh2 mau melakukan reformasi birokrasi.
Langkah sederhananya bisa mencontoh sistem kerja di swasta, di mana ketika mereka melanggar aturan beberapa kali, bisa langsung dipecat. Sangat mudah, namum kenapa tidak berjalan? (silahkan jawab sendiri)
Lihatlah para pekerja disektor swasta, di mana mereka bekerja dari jam 8.00 sampai jam 16.00. Dengan target pekerjaan yang lebih berat dari PNS dan gaji yang lebih kecil dari PNS. Dan kalau melanggar atau membolos akan segera kena sangsi berupa pemecatan. Lalu lihatlah dan bandingkan dengan PNS bekerja.
Sungguh, sebuah contoh ketidakadilan yang nyata. Yang dilakukan para pemimpin (abdi negara dan pelayan masyarakat) ini terhadap rakyatnya sendiri.

3. Pendidikan dan Kesehatan gratis bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Berapa sih yang dibutuhkan untuk membuat pendidikan dan pelayanan gratis untuk seluruh rakyat? Apakah dengan anggaran 1000 Trilyun di APBN masih kurang? Belum lagi anggaran di Pemprov, PEMDA dan PEMKOT.
Harusnya bisa dan mudah bukan?
Sudah banyak dibahas, dan sudah ada UU nya, tetapi masih belum berjalan juga. Dasar!!!

4. Jadikanlah lembaga anti korupsi yang lebih kuat.

Salah satu agar negara kuat adalah negara yang bersungguh-sungguh membebaskan dirinya dari korupsi. Karena korupsi tidak hanya merugikan secara fisik. Namun membentuk mentalitas bangsa yang menjadi buruk. Membuat negara menjadi lemah.
Namun akhir-akhir ini, kita dikagetkan oleh seperti skenario untuk melemahkan KPK. Padahal sudah mulai banyak harapan terhadap KPK dengan berbagai terobosannya. Sekalipun masih ada kelemahan, tetapi setidaknya ada upaya yang lebih kongkrit terhadap pemberantasan korupsi.
Menurut saya, upaya melemahkan KPK ditunggangi oleh 2 kelompok : Pertama, para pejabat yang merasa dirinya terancam akan masuk penajara. Kedua, negara-negara penjajah yang tidak ingin Indonesia menjadi kuat, besar dan bersih.
Banyak perusahaan asing (misalnya perusahaan pertambangan) yang akan ikut rugi bila Indonesia memiliki pejabat yang bersih dan tidak bisa disuap.

5. Merubah paradigma dari ekspor TKI menuju ekspor Pengusaha (pedagang).

Dari pada hanya mengirimkan TKI yang hanya bersifat sementara, lebih baik mendanai orang Indonesia agar mau menjadi pedagang (pengusaha) di luar negeri. Karena kebanyakan negara Maju dan Kuat, untuk menguasai negara lainnya biasanya dengan mengirimkan para pengusahanya dahulu. Hampir kebanyakan negara maju. Misalnya Jepang, di mana dari jaman penjajah dulu, mereka selalu mengirimkan para pengusahanya ke sebuah negara, lalu secara lambat laun menguasai negara tersebut.
Juga buatlah Indonesia memiliki lebih banyak pengusaha atau pedagang. Yang lebih mengerti ekonomi praktis, dan bukan hanya ekonomi teori.
Caranya sangat mudah, yang paling penting pemerintah mau bersungguh-sungguh, misalnya dengan memanfaatkan kantor-kantor kedutaan atau atase perdagangan di luar negeri.

6. Perkuat pertahanan dan keamanan.

Hanya dengan pertahanan dan keamanan yang kuat, maka Indonesia tidak mudah disusupi oleh orang-orang asing yang memiliki kepentingan untuk membuat Indonesai menjadi negara lemah. Rakyat merasa nyaman dan aman, baik ketika berada dinegaranya sendiri maupun ketika berada diluar negeri.
Anggaran untuk pertahanan dan keamanan harus dinaikkan dan dibuat secara ideal agar benar-benar cukup untuk melakan pertahanan dan keamanan. Sebagaimana bangsa-bangsa maju dan besar melakukannya.
Salah satu cara Belanda untuk mampu menguasai Indonesia adalah membuat politik divide at impera (politik adu domba). Dan sampai sekarang, karena lemahnya pertahanan dan keamanan, membuat Indonesia sibut dengan konflik-konflik. Banyak konflik-konflik yang tiba-tiba muncul tanpa Indonesia tahu siapa dalang konfliknya. Sehingga kita sibuk dan lelah dengan konflik-konflik tersebut.

7. Gunakan cara Sewa untuk semua kebutuhan kantor pemerintah. Kecuali yang tidak mungkin di sewa.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita tidak efisien dan tidak efektif. Menurut Rizal Ramli, anggaran untuk pembelian alat dan pemeliharaan alat-alat dan kantor pemerintah mencapai 300 Trilyun per tahun. Pemeliharaan alat dan perkantoran banyak yang dikorupsi sehingga nilai pemeliharaan selama 5 tahun hampir sama dengan nilai belinya.
Sangat boros dan tidak efisien.
Gedung-gedung buatan pemerintah seringkali juga berkualitas buruk dan asal buat (asal proyek berjalan).
Masih menurut Rizal Ramli, pemerintah bisa merubah sistem pmebelian itu dengan sistem sewa. Alat-alat dan perkantoran bisa dirubah menjadi sistem sewa. Dengan cara ini, uang yang diperlukan pertahun HANYA 70 Trilyun. Sehingga Negara bisa menghemat uang 230 Trilyun. Anggaran yang sangat besar!!!
Bayangkan! Anggaran sebanyak itu bisa untuk membenahi infrastruktur jalan-jalan diseluruh daratan Indonesia. Dan Indonesia tidak perlu BERHUTANG pada negara asing (negara penajajah).
Juga, dengan sistem sewa, menutup lubang-lubang korupsi pada saat pembangunan kantor-kantor atau korupsi pada pemeliharaan.
Contoh sederhana, ada seorang pejabat sedang menserviskan mobil dinasnya. Nota resmi dari bengekl service hanya 200 ribu, tetapi pejabat tersebut meminta nota baru dan membuat nota senilai 400 ribu. Kejadian seperti ini banyak terjadi.

8. Reformasi hukum dan kehakiman
Jumlah Hakim di Indonesia diperkirakan sekitar 4000 an hakim. Pemimpin negara bisa mereformasi lembaga peradilan dengan menyeleksi kembali hakim-hakim yang ada. Hakim-hakim yang tidak bekerja secara maksimal atau memiliki catatan buruk segera diganti. Banyak sarjana hukum Indonesia yang lebih baik dan lebih peduli ada keadilan yang siap untuk masuk.
Atau buat target baru untuk perubahan. Hakim yang tidak mampu memenuhi target dipersilahkan mundur, dan diberi pesangon selayaknya orang yang bekerja.
Masa sih kita tidak bisa memilih 4000 orang untuk menjadi hakim diantara 230 juta penduduk Indonesia?
Kalau saya sangat yakin, banyak sarjana hukum Indonesia, yang benar-benar siap mengabdi pada kepentingan bangsanya.

9. Segera selesaikan aturan-aturan yang membuat rakyat Indonesia disibukkan oleh konflik antar rakyat.
Misalnya reformasi hukum agraria. Yang tidak segera dibuat menjadi lebih baik. Sehingga setiap hari kita melihat media Indonesia yang memberitakan konlik rebutan lahan antar warga dan seringkali melibatkan banyak orang dan banyak pihak.
Inilah anehnya, ketika banyak UU yang dibuat dipengaruhi oleh amerika (misalnya UU anti teror, UU pemberdayaan wanita dan lain-lain), namun ketika menyentuh masalah UU agraria (di mana USA memiliki UU yang cukup bagus untuk ditiru), malah tidak pernah dijadikan media studi banding. Atau tidak ada usaha serius untuk segera melakukan reformasi agraria.
Seakan-akan ada semacam skenario untuk terus membiarkan rakyat Indonesia untuk berada dalam kondisi ketidakpastian, atau menyibukkan rakyat dengan konflik-konflik yang melelahkan.
Konflik rebutan tanah/lahan adalah konflik yang paling sering terjadi di rakyat Indonesia, dan bersifat sensitif sehingga bisa memecah belah dan mudah diadu domba.
Sehingga tidak ada waktu bagi rakyat Indonesia untuk memapu berpikir secara mendalam bagaimana membangun bangsanya.

10. Bersinergi dengan media massa.
Media massa memiliki peran yang paling besar untuk membangun opini publik atau menghegomni rakyat.
Namun, kita juga tahu bahwa ada kelemahan dari media masa sekarang yang telah menjadi bagian dari indstri dan berorientasi pada profit.
Tentu tidak mudah meyakinkan media masa dari pemilik (pemegang sahamnya) sampai kepada wartawannya (pekerja pers) untuk ambil bagian dalam kerja-kerja seperti mendorong lahirnya kebijakan untuk mendahulukan produk dalam negeri.
Di antaranya karena banyak iklan-iklan yang berharga mahal yang datang dari perusahaan milik orang asing. Misalnya :
Iklan dari pabrikan mobil dan motor seperti Toyota, Honda, Susuki, Daihatsu, Nisan, Mercy, BMW, FOrd Motor, Yamaha dan lain-lain.
Iklan dari kebutuhan keluarga seputar kamar mandi mulai UNILEVER, Panten, Attack, dan lain-lain. Produk komputer seperti TOSHIBA, INTEL, ASUS, dan lain-lain. Produk HP seperti NOKIA, SAmsung, Motorola dan lain-lain. Produk susu mulai susu bayi sampai susu orang dewasa, yang kebanyakan dimiliki oleh perusahaan Australia dan Belanda. Produk minmuman dan makanan ringan seperti Coca cola, Fanta, Sprite, berbagai biskuit dan semacamnya, salah satu negara pembuat biskuit adalah Italia.
Sampe industri rokok, yang penuh dengan kontroversi karena merugikan kesehatan, yang banyak membayar iklan, dan yang lambat laun mulai dikuasai orang asing. Misalnya Sampurna yang dibeli oleh Pihilip Moris, pordusen seperti Marlboro, Lucky Strike dan lain-lain.
Perusahaan-perusahaan milik asing tersebut merupakan pemasang iklan terbesar di Indonesia. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ada keengganan atau ketidaksukaan terhadap agenda-agenda yang bertentangan dengan agenda-agenda yang akan merugikan.
Dan tanpa iklan-iklan tersebut, banyak media massa cetak maupun elektronik yang akan merugi.
Bukan berarti mendukung pemerintah mengintervensi independensi wartawan dan media massa. Namun, mengajak wartawan dan media massa untuk berpihak pada kepentingan nasional, yaitu membangun rasa nasionalisme yang lebih kuat dan membebaskan Indonesia dari ketidakadilan sistem ekonomi neoliberal. Sistem ekonomi yang jelas-jelas telah terbukti memiskinkan Indonesia dan merampas kedaulatan ekonomi Indonesia.

Saya optimis, bahwa apabila pemimpin Indonesia benar-benar terbebas dari pengaruh asing (penjajah), dan memiliki keberanian untuk lebih membela rakyatnya dari pada orang-orang asing (penjajah), serta tidak gila kekuasaan dan Jabatan.
Maka agenda-agenda itu akan sangat mudah dilaksanakan.

Saya juga yakin, bahwa kalau kebijakan seperti di atas segara dilakukan, maka dalam waktu 2 atau 3 tahun kita akan bersama-sama melihat Indonesia yang tumbuh menjadi negara yang makmur, kuat dan berwibawa secara cepat dan menakjubkan.

Pokok masalahnya adalah akan selalu ada penentang atau pihak-pihak yang selalu menghalang-halangi agenda perubahan tersebut.
Yang pertama, dari dalam negeri, yaitu pejabat-pejabat atau orang-orang yang terancam posisinya atau pihak yang akan dirugikan, mereka akan berjuang keras untuk melawan agenda perubahan. Merekalah orang-orang pro status quo. Mereka terdiri orang-orang oportunis yang rela menjual bangsanya sendiri.
Yang Kedua, pihak-pihak asing atau negara-negara penjajah yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Misalnya orang Jepang yang akan segera mengalami kerugian besar jika Indonesia membuat kebijakan untuk memprioritaskan produk lokal. Karena mobil, motor, komputer, HP, produk elektronik, sabun dan produk lain yang bermerk pabrik Jepang akan menurun penjualannya.
Begitu juga dengan Amerika, Belanda dan negara lainnya. Belum perusahaan-perusahaan tambang mereka seperti Freeport, Exxon, dan lain-lain.

Negara Indonesia adalah negara Kaya dan memiliki potensi untuk menjadi lebih besar dan lebih hebat dari semua negara di dunia. Kalau sekarang ini sepertinya lemah dan miskin, lebih dikarenakan sistem ekonomi internasional (ekonomi neoliberal) yang memiskinkan dan melemahkan secara sistematis dan struktural negara-negara seperti Indonesia. Sehingga untuk melawan dan bangkit diperlukan cara yang sistematis dan terorganisir.

Kita butuh pemimpin yang BENAR-BENAR BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARANYA, bukan PEMIMPIN YANG HANYA BERJUANG UNTUK MEMPERTAHANKAN JABTAN DAN KEKUASAANNYA SAJA.
Diperlukan PEMIMPIN YANG BERANI melakukan perubahan dan BERANI berkata tidak terhadap hal-hal yang jelas-jelas merugikan bangsanya.

Kita memang harus optimis, dan bersedia berusaha dan berjuang mulai dalam diri kita sendiri, tetapi kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan yang diakibatkan oleh sebuah sistem dan rekayasa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar